SEMARANG, Kabartemanggung.com – Para ulama atau cendekia dengan pengalaman dan penguasaan keilmuan yang memadai tidak boleh hanya berdiam diri saja di belakang meja. Kontribusi nyata atau riilnya sangat ditunggu dalam menjawab berbagai persoalan di Jawa Tengah.
Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Ubaidillah Shodaqoh mengatakan hingga kini masih banyak masalah yang ada di lingkup Jawa Tengah dan menunggu kontribusi nyata dari para ulama dan cendekia.
“Ada banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah, hingga saat ini hal itu masih belum terpecahkan, misalnya soal pengangguran, penghasilan rendah bagi kelas bawah dan sebagainya,” kata kiai Ubaid saat menyampaikan sambutan pembukaan “Forum Pakar Nahdlatul Ulama Jawa Tengah” di kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Kamis (13/2/2025)
Kegiatan itu diselenggarakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PWNU Jawa Tengah bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro ( Undip) dengan mengusung tema
Inisiasi Peta Jalan Kelembagaan NU Jawa Tengah untuk Kemaslahatan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.
Forum ini diikuti pengurus NU Jateng, para ilmuwan dan akademisi NU dari berbagai perguruan tinggi diantaranya dari Undip, Unnes, USM, UIN Walisongo, Unwahas, Unissula, IAIN Kudus, Unisnu Jepara, dan UIN Raden Mas Said Surakarta serta peninjau dari UNU Yogyakarta.
Menurutnya, dengan kondisi yang seperti itu NU tidak boleh acuh dan harus mengambil peran. Para akademisi harus ikut terlibat dan mau mengurusi urusan umat. Terutama bagi para profesor yang harus mau ikut terlibat permasalahan masyarakat.
Dekan Fisip Undip Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin mengatakan Fisip Undip memiliki komitmen untuk terlibat dalam diskusi ilmiah berkaitan dengan penguatan organisasi keagamaan sebagian bagian dari masyarakat sipil dan berkontribusi positif dan nyata dalam perubahan sosial. Hal ini juga sejalan moto Fisip UNDIP yakni bermartabat bermanfaat,” ujarnya. Turut mendampingi Dekan Fisip adalah Sekretaris Senat FISIP UNDIP, Dzunuwanus Ghulam Manar, M.Si.
Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng KH. Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) menekankan bahwa pertemuan forum pakar ini merupakan lanjutan dari kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan PWNU Jawa Tengah di UNS Solo pada bulan Desember 2024 lalu.
“NU harus terus menghidupkan kembali gerakan masyarakat sipil dengan pendekatan yang relevan terutama pasca-Reformasi 1998. Pada Pasca-Reformasi gerakan (seperti NU) ini sudah berbeda. Harus dipahami masyarakat sipil sekarang ini tidak harus vis a vis dengan negara seperti zaman akhir pemerintahan Orde Baru,” kata Gus Rozin.
Menurutnya, NU perlu mencari relevansi sebagai civil society pada era kekinian di hadapan Pemerintah. Itulah kenapa tema “memperdalam peta jalan” NU menjadi bagian dari agenda “Forum Pakar NU Jawa Tengah” kali ini.
Kesenjangan ekonomi di tanah air, lanjutnya masih belum teratasi secara tuntas. Kelompok 50 persen terbawah di Indonesia hanya memiliki 4,5 persen dari total kekayaan rumah tangga nasional. Pertanyaannya kemudian, ada di mana posisi NU? Tentu saja ada di kelompok 50 persen yang ada di bawah itu.
Dia menambahkan, ini artinya, NU memiliki tanggung jawab besar dalam mengadvokasi kepentingan banyak masyarakat di Indonesia. Pada posisi itulah peran civil society NU kali ini bisa ditempatkan.
NU , ujarnya harus berperan lebih optimal di masyarakat.
Gus Rozin juga mendorong agar NU bisa semakin berperan optimal dalam masyakarat luas. Tidak hanya secara kultural, tapi juga sistematis dan masif sehingga bisa lebih kuat dibandingkan kelompok-kelompok lainnya di hadapan pemerintah.
Dikatakan, dalam data ketimpangan sosial, hampir pasti warga NU berada di kelas bawah dan menengah bawah. Karena itu, NU harus menjadi nahkoda dalam perubahan sosial dengan segala perangkat, potensi dan aset yang dimiliki.
“Selama ini NU sudah melakukan kerja-kerja sosial keumatan sebagai modal utama sebagai organisasi masyarakat sipil. Yang dibutuhkan adalah bagaimana peran yang ada saat ini dibuat lebih sistematis dan memiliki peta jalan yang jelas terutama ketika menghadapi berbagai tantangan sosial, politik dan ekonomi yang ada.
