BeritaTemanggungan

FPKB Temanggung Dorong Kebijakan Sektor Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Temanggung

Temanggung, Kabartemanggung.com – Ekonomi menjadi titik vital dalam kesejahteraan masyarakat, tak terkecuali masyarakat Kabupaten Temanggung. Demi meningkatkan kesejahteraan tersebut perlu di susunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) untuk memberikan gambaran kerangka ekonomi makro daerah sebagai dasar asumsi dalam menyusun perencanaan pembangunan dan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Selasa Pagi (29/07/2025).

Pandangan umum dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) melalui Ahmad Khudlori, kebijakan sektor ekonomi daerah Kabupaten Temanggung harus diarahkan pada pengembangan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan yang difokuskan pada peningkatan potensi produk unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian, ketahanan pangan dan industri pengolahan.

“Fraksi PKB melihat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau jauh dari kata ideal” lanjutnya.

Sambungnya, FPKB mencermati bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih jauh dari ideal. Hampir nyaris luput dan tidak tersentuh dari tahun ke tahun, jangankan update/pembaharuan fasilitas permainan, hanya sekedar untuk mengecat saja nyaris tidak mendapatkan perhatian, padahal kita tahu bahwa fungsi RTH sangat penting.

Pentingnya RTH karena dapat membantu mengurangi polusi udara, menyerap karbon dioksida, dan menghasilkan oksigen, tempat rekreasi dan Relaksasi, nyaman untuk berjalan-jalan, olahraga dan juga menambah estetika Kota, lanjutnya.

“RTH sangat penting karena dapat membantu dalam mengurangi polusi udara” tegas sekretaris FPKB itu.

Selain itu, FPKB juga menyoroti adanya jabatan strategis yang kosong. FPKB sangat berharap, kekosongan tersebut untuk segera diisi oleh pejabat definitif. Tujuannya untuk memperlancar kinerja pemerintah daerah dan pelayanan umum. Perlu ditegaskan dalam pelayanan umum perlu mengedepankan pedekatan kompetensi, kinerja dan profesionalisme tanda adanya tendensi rasa like and dislike, tanda laki-laki itu.

“Kekosongan pejabat adalah hal yang krusial, oleh karenanya harus diisi oleh pejabat definitif supaya kerja pemerintah daerah dapat berjalan dengan maksimal” pungkasnya. (Admin)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button